Pada hari Selasa  (02/08) PTA Medan melaksanakan pelantikan Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum. Yaitu H. Amrani, jabatan sebelumnya Panitera Muda Banding menjadi Panitera Muda Hukum dan Syarwani sebagai Panitera Muda Banding, sebelumnya Panitera Muda Hukum. Selain itu, dilaksanakan juda pelantikan panitera pengganti yaitu Asran, S. Ag, jabatan sebelumnya Panitera PA Stabat Kls I-B. Kemudian, Drs. H. Edi Sucipto, M. Hum, jabatan sebelumnya Panitera PA Sei Rampah Kls II dan Armiwati Nasution, S.H. jabatan sebelumnya Panitera PA Tanjung Balai Kls II.

Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, PTA Medan laksanakan rapat koordinasi dengan Ketua PA sewilayah yang berjumlah 22 satuan kerja. Rapat koordinasi ini dihadiri Ketua H. Abd. Hamid Pulungan, Wakil Ketua H. Rafi’uddin, Panitera H. Abdul Wahid, Sekretaris Khairuddin, Hakim Tinggi dan seluruh Ketua PA. Dalam rakor kali ini membicarakan tentang implementasi pembangunan zona integritas PTA Medan meraih WBK tahun 2022.

Dalam rangka memelihara dan merawat bangunan gedung agar selalu dalam kondisi laik pakai, PTA Medan lakukan pemeliharaan rutin bangunan gedung. Adapun persyaratan pemeliharaan yang dilakukan adalah pengecatan gedung bangunan kantor. Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung ini rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu layak fungsi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung RI telah mengusulkan unit kerja  menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam lingkungan MA ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 oleh TPI, maka diusulkan 30 unit kerja yang terdiri dari 20 pengadilan tingkat pertama, 8 pengadilan tingkat banding, Ditjen Badilmiltun dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Alhamdulillah, dari 30 calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM tersebut, salah satu diantaranya adalah PTA Medan yang diusulkan meraih WBK.

Mahkamah Agung RI telah mengusulkan unit kerja  menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam lingkungan MA ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Disebutkan, MA telah melakukan upaya pembangunan zona integritas di lingkungan MA dan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 oleh TPI, maka diusulkan 30 unit kerja yang terdiri dari 20 pengadilan tingkat pertama, 8 pengadilan tingkat banding, Ditjen Badilmiltun dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.