1

Mahkamah Agung RI telah mengusulkan unit kerja  menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam lingkungan MA ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Disebutkan, MA telah melakukan upaya pembangunan zona integritas di lingkungan MA dan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 oleh TPI, maka diusulkan 30 unit kerja yang terdiri dari 20 pengadilan tingkat pertama, 8 pengadilan tingkat banding, Ditjen Badilmiltun dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Apabila dibandingkan usulan tahun 2021 yg lalu, terjadi penurunan drastis usulan tahun 2022 ini. Pada tahun 2021 yang lalu terdapat 314 satker yang diusulkan meraih WBK/WBBM, sedangkan pada tahun 2022 ini hanya 30 satker yang disulkan. Alhamdulillah, dari 30 calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM tersebut, salah satu diantaranya adalah PTA Medan yang diusulkan meraih WBK.

Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan mengucapkan syukur alhamdulillah atas keberhasilan unit kerja sebagai calon berpredikat WBK. Dirinya memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja yang baik yang telah ditorehkan selama ini.

“Alhamdulillah, PTA Medan diusulkan ke Kemenpan RB untuk memperoleh predikat WBK,” ujarnya dengan bangga.

“Akan kita usahakan secara sungguh-sungguh agar PTA Medan berhasil meraih predikat WBK tahun 2022 ini,” tandasnya bersemangat.

2

Lalu, dalam rangka mengikuti Desk Evaluasi di depan TPN Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama lagi, PTA Medan membuat video profil sebagai salah satu syarat dalam penilaian. Video profil ini menggambarkan aktivitas dalam pembangunan zona integritas yang dilaksanakan selama ini. Guna menghasilkan video profil yang berkualitas, sengaja diundang tenaga yang ahli di bidangnya untuk merekam berbagai kegiatan.

“Sengaja kita datangkan orang yang ahli dan profesional supaya hasilnya bagus dan memuaskan,” ujar H. Abd. Hamid Pulungan.

Masih menurut H. Abd. Hamid Pulungan, pembuatan video profil ini guna melengkapi berbagai persyaratan pembangunan zona integritas untuk meraih WBK. Oleh sebab itu, urainya lagi, pembuatan video profil ini sudah harus selesai sebelum pelaksanaan Desk Evaluasi. “Video profil ini dibuat sebelum Desk Evaluasi supaya dapat dianalisa dan dinilai oleh TPN Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi,” tandas H. Abd. Hamid Pulungan.

Selama pembuatan Video profil tersebut, berbagai episode ditampilkan, misalnya ketika breifing PTSP dan lain sebagainya. Selain itu, dibuat juga beberapa foto yang relevan dengan pembangunan zona integritas. (ahp)

  • 797-s-amrani.jpg
  • 798-s-syarwani.jpg
  • 799-s-asran.jpg
  • 800-s-armiwati.jpg
  • 801-s-edy.jpg
  • 802-p-rohyan.jpg