Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Kota Medan tahap pertama dimulai Senin 12 hingga 20 Juli 2021. Aturan itu tertuang dalam surat edaran Wali Kota Medan nomor 443.2/6134. Surat edaran tersebut ditandatangi oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan dengan WFH dan WFO dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kebijakan Badilag yang menargetkan PA menjadi pengadilan kelas dunia sepertinya akan menjadi kenyataan. Betapa tidak, surat menyurat yang selama ini dilakukan secara  manual atau dengan kata lain dikirim dalam bentuk fisik, sekarang ini berubah secara elektronik. Pada beberapa waktu yang lalu, Badilag telah meluncurkan sejumlah inovasi yang sangat berguna bagi pelayanan kepada pengadilan. Contohnya saja, izin dinas luar bagi Ketua PTA yang akan melaksanakan pembinaan ke PA atau konsultasi ke  MA, maka surat izin cukup diinput pada aplikasi vision.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Badilag menerbitkan himbauan pemasangan poster penyampaian keluhan dan pengaduan pungutan liar atas pelayanan di lingkungan peradilan agama.  

Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan melantik secara resmi 10 (sepuluh) orang Ketua PA dalam wilayah PTA Medan. Acara pelantikan yang digelar pada hari Kamis (15/07) ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Oleh sebab itu tidak ada pendamping maupun pengantar yang ikut di acara pelantikan. Hal ini mengingat karena kota Medan termasuk salah satu daerah yang menerapkan PPKM Darurat untuk mencegah penyebaran covid-19.

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan, H. Hilman Lubis menerima kunjungan Tim Satgas Penanggulangan Covid-19 Kecamatan Medan Helvetia, di ruang kerjanya Selasa (13/07/2021)