Sesuai dengan hasil Rapim Mahkamah Agung RI tentang promosi dan mutasi pimpinan pengadilan tingkat banding di lingkungan Peradilan Agama, Wakil Ketua PTA Medan H. Rafi’uddin mutasi menjadi Wakil Ketua PTA Pekanbaru. Adapun yang menggantikannya adalah Wakil Ketua PTA Ambon H. Sahruddin.

Selasa (06/12), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tahun 2022. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB, ada 101 satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBM dengan rincian 8 (delapan) unit kerja meraih WBBM dan 93 unit kerja meraih WBK.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis ASN di Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan dan DIPA PTA Medan Nomor SP DIPA - 005.01.2.401777/2022 tanggal 17 Nopember 2021 serta Keputusan  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor W2-A/2549/KP.04.6/XI/2022 tanggal 1 November 2022 Tentang Panitia Bimtek Pengelolaan Kepegawaian PA sewilayah PTA Medan, maka PTA Medan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan kepegawaian. Pembukaan Bimtek ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 20.00 Wib di Hotel Emerald Garden Medan, dihadiri Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris serta pejabat lainnya.

Pada hari Senin (28/11) yang lalu, Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan melakukan kunjungan kerja ke PA Kota Padangsidempuan. Kunjungannya kali ini ke PA Kota Padangsidempuan untuk menyerahkan piagam penghargaan atas prestasi PA Kota Padangsidempuan dalam menorehkan peringkat 20 pada penilaian kinerja triwulan III tahun 2022. Selain piagam penghargaan tentang Kinerja Triwulan III, juga diserahkan piagam penghargaan tentang pengelolaan website karena meraih nilai 100%. Dalam kesempatan tersebut, juga dihadiri Ketua dan aparatur PA Padangsidimpuan untuk menerima piagam yang sama.

Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) menjadi tolok ukur dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Selain itu, SIPP menjadi wadah keterbukaan informasi bagi masyarakat pencari keadilan tentang proses perkara yang diajukannya. Oleh sebab itu, SIPP menjadi sangat penting dalam administrasi perkara dan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk promosi mutasi.