Medan, 7 Januari 2026 – Dalam rangka memperkuat pengendalian dan evaluasi kinerja lembaga, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengukuran Capaian Kinerja yang membahas tiga agenda utama, yakni evaluasi capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025, penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra, serta usulan baseline DIPA 01 Tahun Anggaran 2027.
Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Gedung PTA Medan dan dihadiri oleh pimpinan PTA Medan, terdiri dari Ketua Dr. Insyafli, M.H.I, Wakil Ketua Dr. Darmansyah Hasibuan, S.H, M.H., Panitera Heri Eka Siswanta, S.H., M.H., dan Sekretaris Hilman Lubis, S.H., M.H., serta pejabat struktural, pejabat kepaniteraan (Panitera Muda), dan staf bagian perencanaan.
Rapat ini bertujuan untuk meninjau capaian kinerja tahun berjalan, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kerja, serta menyusun langkah-langkah strategis guna mencapai target Renstra yang telah ditetapkan.
Pembahasan juga difokuskan pada penetapan target IKU Renstra PTA Medan untuk tahun mendatang, agar seluruh satuan kerja memiliki arah yang jelas dan terukur dalam melaksanakan kegiatan serta program prioritas. Selain itu, usulan baseline DIPA 01 Tahun 2027 turut dibahas secara rinci sebagai dasar perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan PTA Medan dapat lebih fokus dalam mencapai target kinerja lembaga, memperkuat koordinasi antarunit, serta memastikan setiap kegiatan dan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Rapat berlangsung dengan penuh partisipasi dan semangat perbaikan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen PTA Medan untuk mewujudkan peradilan yang unggul, profesional, dan berintegritas.
Medan, 6 Januari 2026 – Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama aparatur peradilan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan, Dr. Insyafli, M.H.I., dan Wakil Ketua PTA Medan, Dr. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Penyerahan Bantuan Donasi dari IKAHI Pusat kepada warga peradilan se-wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir.
Kegiatan penyerahan bantuan ini dilaksanakan di Ruang Kerja Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan dihadiri oleh unsur pimpinan peradilan dari empat lingkungan peradilan di wilayah Sumatera Utara.
Bantuan yang disalurkan merupakan wujud solidaritas dan kepedulian Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Pusat terhadap para pegawai dan aparatur peradilan yang terdampak banjir di berbagai daerah di Sumatera Utara, termasuk Medan dan sekitarnya.
Melalui donasi ini, IKAHI Pusat berharap dapat membantu meringankan beban para korban bencana, sekaligus mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara sesama warga peradilan di seluruh Indonesia.
Kehadiran Ketua dan Wakil Ketua PTA Medan dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen pimpinan peradilan agama dalam mendukung gerakan sosial kemanusiaan yang digagas oleh IKAHI. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar-lembaga peradilan di wilayah Sumatera Utara dalam menumbuhkan empati dan semangat gotong royong di tengah musibah yang terjadi.
Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan rasa kebersamaan, menandai kuatnya semangat solidaritas keluarga besar peradilan dalam membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan.
MEDAN, 6 Januari 2026 | Cuaca cerah, di bawah cahaya lampu aula lantai tiga Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan, Selasa (6/1) pagi, sebuah ikrar dilantunkan dengan suara bulat dan serempak. Bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan, melainkan janji moral yang mengikat nurani dan profesionalisme seluruh aparatur peradilan. Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama itu menjadi penanda awal tahun kerja yang diletakkan di atas pondasi kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan pada nilai-nilai keadilan.
Acara berlangsung khidmat dan tertib, dipimpin langsung oleh Ketua PTA Medan, Dr. Insyafli, M.H.I. Hadir mendampingi, Wakil Ketua PTA Medan Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., Panitera Heri Eka Siswanta, S.H., M.H., serta Sekretaris H. Hilman Lubis, S.H., M.H. Kehadiran para pimpinan itu memberi makna simbolik bahwa integritas bukan hanya tuntutan administratif, melainkan teladan yang harus dimulai dari pucuk kepemimpinan.
Kegiatan dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mars PTA Medan, yang dinyanyikan secara serempak oleh seluruh peserta dengan penuh semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap lembaga peradilan agama.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Jasman, sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan agar kegiatan ini berjalan lancar serta memberikan keberkahan dalam pelaksanaan tugas di tahun yang baru.
Selanjutnya, Ketua PTA Medan, Dr. Insyafli, M.H.I., menyampaikan sambutan yang berisi ajakan kepada seluruh aparatur untuk meneguhkan komitmen dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara di lembaga peradilan.
Ada tiga pesan penting yang disampaikan ketua PTA Medan.
“Pertama, pakta itu bermakna janji, dalam bahasa Arab disebut “aqdun/al ‘aqdu, maka kita memaknai sebagai kewajiban hukumnya menunaikan janji, kalau melanggar maka akan terkena di dunia dan akhirat, sebisa mungkin kita tidak menerima suap, melakukan korupsi, tidak menerima pungli dan melakukan tugas sebaik-baiknya,” tegas Dr. Insyafli, MHI dalam arahannya.
Kedua, wajib adanya role model. Secara sederhana, role model adalah seseorang yang perilaku, sikap, nilai, dan tindakannya dijadikan contoh oleh orang lain. Ia menjadi rujukan karena dianggap mencerminkan karakter positif, profesionalisme, dan integritas yang patut ditiru. Jika ia seorang pemimpin, maka harus memiliki karakter, akhlak yang bisa ditiru anak buahnya.
“Kewajiban bagi yang mempunyai anak buah/bawahan menjadi role model,” sambung pak ketua.
Ketiga, ketua PTA Medan juga mewajibkan agar aparatur saling mengingatkan satu sama lain untuk mawas diri dan tidak melakukan perbuatan tercela sesuai pakta integritas yang diucapkan.
“Ibarat menyetir mobil mepet-mepet ke pinggir diingatkan, teman, atasan kita, sekarang ada istilah whistleblower system, jangan langsung ke siwas terlebih dahulu harus mengingatkan, mari kita menyadari bahwa pekerjaan ini (red.pakta integritas) serius bukan seremonial, bahwa akan dipertanggungjawabkan kelak bahkan sampai alam akhirat,” urai Dr. Insyafli, MHI.
Whistle blower (lebih tepat: whistleblower) adalah orang yang mengungkapkan pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan tidak etis yang terjadi di dalam suatu organisasi kepada pihak berwenang atau publik, demi kepentingan hukum dan kepentingan umum. Whistleblower juga dapat dimaknai sebagai pelapor dari dalam—seseorang yang mengetahui adanya penyimpangan, lalu berani melaporkannya meskipun berisiko secara pribadi.
Usai sambutan, suasana semakin bersemangat dengan pembacaan yel-yel Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Sekretaris PTA Medan, Hilman Lubis, S.H., M.H., dan diikuti oleh seluruh peserta dengan penuh antusias.
Kegiatan berlanjut dengan pembacaan Pakta Integritas Hakim, yang dikomandoi langsung oleh Ketua PTA Medan dan diikuti oleh seluruh Hakim Tinggi. Dengan sikap tegap dan suara yang mantap, Ketua PTA Medan memimpin pengucapan pakta integritas yang diikuti oleh seluruh hakim tinggi PTA Medan. Setiap kalimat ikrar menggema di ruang aula, seolah menjadi saksi bisu komitmen para penegak keadilan untuk menjaga marwah lembaga, menjauhkan diri dari praktik tercela, serta menegakkan hukum dengan adil dan berimbang. Pada momen itu, integritas tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan janji personal yang diikrarkan di hadapan institusi dan sesama.
Sementara itu, Sekretaris PTA Medan memimpin pengucapan pakta integritas bagi seluruh aparatur nonhakim. Barisan panitera, panitera muda, panitera pengganti, pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, para pelaksana, hingga PPPK dan CPNS, mengikuti ikrar dengan penuh kesadaran. Mereka adalah denyut nadi administrasi peradilan, yang memastikan setiap proses berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Ikrar bersama itu menegaskan bahwa integritas adalah tanggung jawab kolektif, tanpa sekat jabatan dan fungsi.
Seluruh ASN PTA Medan kemudian melakukan penandatanganan Pakta Integritas secara serentak, sebagai bentuk nyata komitmen pribadi dan kelembagaan untuk bekerja dengan jujur, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama yang dilakukan secara bergiliran oleh seluruh ASN PTA Medan. Penandatanganan diawali oleh Pimpinan Satuan Kerja, diikuti oleh Para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Fungsional, Para Pelaksana/Staff, dan diakhiri oleh pegawai PPPK.
Proses ini menjadi simbol kesatuan tekad seluruh aparatur dalam menjaga integritas, loyalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan agama secara profesional dan berkeadilan.
Penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan pernyataan sikap institusional PTA Medan dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah tantangan zaman dan sorotan masyarakat terhadap lembaga peradilan, komitmen bersama ini menjadi pengingat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan oleh insan-insan yang bersih hati dan lurus niatnya.
“Mahkamah Agung: “Unggul!” Badilag: ”Excellent!” PTA Medan:”Jaya!” WBBM:”Bisa, yes, yes, yes, horas!!!” pimpin H. Hilman Lubis, SH, MH diikuti yang hadir.
Ketika acara ditutup, suasana aula kembali hening. Namun, gema ikrar yang baru saja diucapkan seolah masih bergelayut di udara—menjadi pengikat moral bagi seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk melangkah dalam satu barisan, mengabdi pada hukum, dan setia pada integritas sepanjang tahun yang berjalan. (am/redaksi)
MEDAN - 23 Desember 2025 | Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan menggelar rapat evaluasi kinerja sepanjang tahun 2025 pada Selasa (23/12) pagi, kegiatan yang berlangsung di aula kantor PTA Medan tersebut menjadi momentum refleksi institusional sekaligus penajaman strategi dalam menghadapi tantangan kinerja pada tahun 2026 mendatang.
Rapat evaluasi dipimpin oleh Ketua PTA Medan Dr. Insyafli, M.H.I, turut mendampingi beliau Wakil Ketua Dr. H. Darmansyah Hasibuan, SH, MH, Sekretaris H.Hilman Lubis, SH, MH, Panitera Heri Eka Siswanta, SH, MH dan dihadiri para hakim tinggi, jajaran kepaniteraan, serta seluruh kepala bagian dan kepala subbagian dan para ASN di lingkungan PTA Medan. Agenda utama difokuskan pada pemaparan dan pendalaman laporan kinerja masing-masing unit kerja, baik dari unsur administrasi, teknis yudisial, hingga pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, setiap kepala bagian dan kepala subbagian mempresentasikan capaian program selama 2025, termasuk realisasi anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Evaluasi juga mencakup kinerja kepaniteraan dan para hakim tinggi, terutama terkait penyelesaian perkara, kualitas putusan, serta konsistensi penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
“Penyerapan anggaran tidak dapat 100% disebabkan dampak efesiensi dari pemerintah, bukan hanya kita yang berdampak, tapi seluruh institusi negara, akibat dari kebijakan pemerintah itu pada anggaran kita tidak terserap penuh,” tegas H. Hilman Lubis, SH, MH mengakomodir seluruh permasalahan di bagian kesekretariatan.
Lebih lanjut sekretaris menegaskan, DIPA 01 terserap sekitar 97,99% dan DIPA 04 terserap sekitar 89,02 % dari keseluruhan anggaran. Menurut sekretaris, fokus pada belanja modal semua sudah selesai kecuali pengadaan tanah untuk kantor PTA Medan yang baru, terkendala pada faktor sertifikat tanah yang memang harus disegerakan.
“Harus ada sertifikat tanah agar bisa tindak lanjut, kita masih berkoordinasi sama pihak notaris/PPAT,” ujar H. Hilman Lubis, SH, MH.
Di bidang kepaniteraan, fokus utama pada penyelesaian 10 perkara yang masih dalam tahap pembacaan putusan dan pemeriksaan awal (formil).
“Ada perkara 10 untuk persidangan tanggal 23 Desember sampai 24, ini masih berjalan ya sehingga belum bisa disebut ada sisa,” kata Panitera Heri Eka Siswanta, SH, MH mengklarifikasi laporan dari panitera muda banding dan panitera muda hukum.
Menurut panitera, tren perkara masuk di tahun 2025 ini paling banyak, jika dibandingkan empat tahun terakhir.
“Jumlah perkara masuk tahun 2025 sebanyak 175 perkara, tahun 2024 sebanyak 127 perkara, tahun 2023 sebanyak 133 perkara, tahun 2022 sebanyak 152 perkara, tahun 2021 sebanyak 162 perkara, artinya tren perkara terbanyak tahun ini (red.tahun 2025),” papar Heri Eka Siswanta.
Menambahkan laporan panitera, wakil ketua PTA Medan memberikan benang merah perkara ekonomi syariah yang paling signifikan sepanjang tahun 2025 ini.
“Perkara ekonomi syariah agak banyak masuk di tahun 2025 ini, majelis saya yang ditunjuk memeriksa dan menyidangkan,” ujar Dr. H. Darmansyah Hasibuan, SH, MH tegas.
Selain menyampaikan perkembangan penyelesaian perkara, wakil ketua juga menyebutkan pengawasan pada triwulan IV sudah selesai, termasuk pelaksanaan aplikasi dari badilag yang semuanya hijau, terutama pada tingkat PTA Medan.
Lalu bagaimana dengan pengaduan dan baberjakat?
“Pengaduan tidak ada masalah dan baberjakat menunggu hasilnya,” ungkap pak wakil.
Ketua PTA Medan menekankan pentingnya evaluasi sebagai sarana pembelajaran organisasi, bukan semata-mata penilaian administratif. Setiap temuan dan catatan kritis diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan profesionalisme aparatur peradilan agama dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
“Perkara masuk 175 itu artinya masyarakat semakin percaya kepada lembaga pengadilan agama, itu dari segi positif harus dilihat,” tegas Dr. Insyafli, MHI menyikapi perkembangan perkara yang disampaikan bidang kepaniteraan.
Ketua menyikapi juga laporan para hakim tinggi dalam menyelesaikan perkara, sebagian majelis ada yang telah menyelesaikan perkaranya dan sisanya masih dalam proses persidangan. Ketua PTA Medan masih berharap sampai akhir tahun penyelesaian perkara terus dikejar namun tanpa dipaksakan.
“Sebisa mungkin diselesaikan sampai akhir tahun, kalaupun ada perkara masuk tetap diregister itu wajib, akan jadi masalah jika tidak diregister, tapi kalau belum putus itu tugas kita (red.majelis hakim) menyelesaikannya,” tegas Dr. Insyafli, MHI.
Menatap tahun 2026, rapat juga membahas rencana kerja dan langkah strategis ke depan. Fokus diarahkan pada penguatan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas kerja dan layanan peradilan berbasis digital.
“Selama 2 bulan saya di sini agak banyak pengaduan, perlu berdialog dengan advokat dalam rangka memberikan mereka pengertian tentang peraturan baru yang berjalan di kita (red.pengadilan agama), atau semacam sosialisasi aturan baru, ini pernah saya lakukan di tempat sebelumnya dan hasilnya efektif sehingga menekan banyaknya pengaduan, ke depan perlu direncanakan agar lebih jelas,” papar ketua.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, PTA Medan berkomitmen menjaga konsistensi kinerja lembaga peradilan yang berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil rapat diharapkan menjadi pijakan kokoh dalam mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional, dan terpercaya pada tahun 2026. (am/redaksi)
Jakarta – Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan, Dr. Insyafli, M.H.I., memimpin jalannya Rapat Pleno III dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) IKAHI XXI yang diselenggarakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Rapat pleno ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengambilan keputusan strategis organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
Sebagai pimpinan rapat, Ketua PTA Medan memimpin jalannya sidang dengan tertib, sistematis, dan demokratis, sehingga seluruh peserta Munas dapat mengikuti rangkaian pembahasan dengan baik. Rapat Pleno III menjadi forum penegasan hasil-hasil Munas, termasuk penetapan hasil pemungutan suara tingkat pusat.
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik dan transparan, diperoleh hasil sebagai berikut:
- Yanto memperoleh 119 suara (60%)
- Prim Haryadi memperoleh 79 suara (40%)
- Abstain sebanyak 0 suara (0%)
Dengan perolehan suara terbanyak, Yanto ditetapkan sebagai pemenang hasil pemungutan suara Munas IKAHI Pusat. Proses pemilihan berlangsung secara terbuka dan akuntabel, mencerminkan komitmen IKAHI dalam menjunjung tinggi prinsip demokrasi organisasi.
Kepercayaan yang diberikan kepada Ketua PTA Medan untuk memimpin Rapat Pleno III menunjukkan peran aktif dan kontribusi nyata pimpinan peradilan agama dalam mendukung penguatan organisasi profesi hakim. Munas IKAHI XXI menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi, memperkuat soliditas, serta merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan.
Kegiatan Munas IKAHI XXI secara keseluruhan berlangsung lancar dan kondusif, serta diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang berdampak positif bagi kemajuan IKAHI dan dunia peradilan di Indonesia.
