Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PTA Medan melakukan pendampingan uji coba presentasi desk evaluasi menuju WBK di depan TPN Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa dan Rabu (21 – 22/09) yang diikuti 8 (delapan) satuan kerja yaitu PTA Medan, PA Stabat, PA Lubuk Pakam, PA Kabanjahe, PA Tanjung Balai, PA Balige, PA Tarutung dan PA Kota Padangsidempuan.

Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) menjadi tolok ukur dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Selain itu, SIPP menjadi wadah keterbukaan informasi bagi masyarakat pencari keadilan tentang proses perkara yang diajukannya. Oleh sebab itu, SIPP menjadi sangat penting dalam administrasi perkara dan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan PA untuk promosi dan mutasi.

Pelaksanaan desk evaluasi oleh tim penilai nasional (TPN) Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM semakin dekat. Menurut informasi, pelaksanaan desk evaluasi akan berlangsung mulai pertengahan bulan Oktober 2021. Desk evaluasi tersebut akan digelar secara daring mengingat pandemi covid-19 belum mereda.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terdapat 8 (delapan) satuan kerja dalam wilayah PTA Medan yang diusulkan Mahkamah Agung RI ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Yaitu PTA Medan, PA Stabat, PA Lubuk Pakam, PA Kabanjahe, PA Balige, PA Tarutung, PA Tanjung Balai dan PA Kota Padangsidempuan.

Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) menjadi tolok ukur dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Selain itu, SIPP menjadi wadah keterbukaan informasi bagi masyarakat pencari keadilan tentang proses perkara yang diajukannya. Oleh sebab itu, SIPP menjadi sangat penting dalam administrasi perkara dan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan PA untuk promosi dan mutasi.