Pada hari Kamis (16/12) PTA Medan gelar rapat koordinasi dengan PA sewilayah yang berjumlah 22 satuan kerja. Rakor kali ini membahas tentang SIPP dan penilaian kinerja Triwulan III 2021. Rakor ini dihadiri Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan, Wakil Ketua H. Abdullah, Panitera H. Abdul Wahid, Sekretaris H. Hilman Lubis. Selain itu, dihadiri juga Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional PTA Medan. Sedangkan peserta Rakor dari daerah adalah Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris PA se wilayah PTA Medan.

Pada hari Selasa (14/12) Asesor Eksternal Badilag H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M. dan didampingi Endah Purnamasari, S. Kom melakukan observasi APM di PTA Medan untuk tahun 2021. Kehadiran H. Zulfikar Arif Rahman Purba dan Endah Purnamasari diterima langsung oleh Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan di ruang kerjanya yang didampingi Wakil Ketua H. Abdullah dan Panitera H. Abdul Wahid.

Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumatera Utara melaksanakan Sosialisasi PNBP Teknis secara Zoom Meeting berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor W2-A/3208/Kp.04.6/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan surat undangan  Nomor W2-A/32/3/PP.01.3/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021. Sosialisasi PNBP Teknis ini diikuti oleh Seluruh Satker Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan, setiap satker berjumlah 6 peserta. Sosialisasi di mulai pada pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai secara Zoom Meeting.

Dr. H. Syaifuddin, S.H., M. Hum

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi Yudisial RI melalui Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Utara menemui Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan di ruang kerjanya. Mereka terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Syah Rijal Munthe, Muhrizal Syahputra dan Elisabeth Ulina Manurung. Maksud dan tujuan kunjungan ini dalam rangka sosialisasi seleksi penjaringan calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.

Rapat paripurna DPR RI ke 10 masa persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 bersama Pemerintah mengesahkan RUU tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, maka jumlah pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama berjumlah 34 satuan kerja. Undang-Undang ini disahkan berbarengan dengan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, serta Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.