1

Lubuk Pakam, hari Jum’at tanggal 24 Januari 2020, merupakan suatu kehormatan bagi warga Pengadilan Agama Lubuk Pakam menerima kesempatan untuk berdiskusi secara Live melalui Teleconference dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag MARI, Ibu Dra. Nur Djannah Syaf, SH,.MH dan Direktur Pembinaan Tenaga Tekhnis Peradilan Agama Ditjen Badilag MARI,  Bapak Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag, M.Ag, dan didampingi oleh narasumber Bapak Drs. H. Wahyu Widiyana dan Ibu Kate dari AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership for Justice 2, Bapak Mahfudh, S.Kom dari Kepala Unit Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K).

Pada kesempatan ini, tidak hanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menjadi peserta Teleconference, namun ada 10 Peradilan Agama seluruh Indonesia antara lain yaitu PTA Bandung, PTA Banten, PTA Manado, PTA Banjarmasin, Mahkamah Syariyah Aceh, PA Praya, PA Cianjur, PA Jakarta Pusat, PA Lamongan, dan PA Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

2

Dalam kesempatan diskusi yang disiarkan secara live streaming pada pukul 09.00 wib  pada url https://www.youtube.com/c/dokinfobadilag mengangkat perihal tentang Sosialisasi Aplikasi Basis Data Kemiskinan di Lingkungan Badan Peradilan Agama. Seluruh Hakim, Pegawai Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkumpul bersama dalam ruang rapat untuk berdiskusi dan menyaksikan bersama acara yang dimaksud. Berawal dari nota kesepahaman tanggal 18 Maret 2019 antara Ditjen BADILAG MARI dengan Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial dan TNP2K, aplikasi tersebut diciptakan sebagai bentuk kemudahan  dalam memberikan informasi yang akurat apakah pihak berperkara termasuk golongan yang miskin atau tidak tanpa menggunakan kartu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau kartu lainnya, cukup dengan membawa KTP. Dikarenakan masyarakat miskin susah memperoleh SKTM dari Lurah karena proses yang berbelit dan dipungut biaya, dan sebaliknya ada Pemerintah Daerah yang tidak mau mengeluarkan SKTM karena menganggap warganya mampu, dan ada sebagian orang yang malu dianggap miskin. Sehingga hal tersebut berimbas kepada penyerapan anggaran prodeo peradilan agama yang tidak maksimal yang tersedia bagi masyarakat miskin tersebut.

3

Diharapkan dengan adanya aplikasi SIMTALAK (Sistem Informasi Manajemen Ketatalaksanaan) Ditjen Badilag masyarakat miskin dapat memverifikasi data sehingga masyarakat miskin akan memperoleh keadilan yang lebih mudah.

Diharpkan kedepannya, permasalahan tentang

  • 941-s-erpi-desrina.jpg
  • 942-d-nurlela.jpg
  • 943-habibuddin.jpg
  • 944-paet-hasibuan.jpg
  • 945-muslim.jpg
  • 946-habib-rasyidi.jpg
  • 947-rosyid-mumtaz.jpg
  • 948-syarkawi.jpg
  • 949-eldi-harponi.jpg
  • 950-abdul-wahid.jpg
  • 951-muslih.jpg
  • 952-rizal.jpg
  • 953-d-ahsin-hamid.jpg
  • 954-d-pahlawan-harahap.jpg
  • 955-s-rosmawardani.jpg