Wakil Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Suryada Sitorus, S.H.I., beserta Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar Ade Syafitri, S.Sy. dan M. Rizfan Wahyudi, S.H.  mengikuti Dialog Yudisial Indonesia,  Australia, dan Malaysia  dengan tema Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Penceraian secara daring pada Rabu dan Kamis (27-28 Juli 2022) di Hotel Borubudur, Jakarta. Acara ini merupakan kerja sama Mahkamah Agung dengan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCoA).

 

Sambutan pembukaan disampaikan oleh Mr. Stephen Scott dari Deputy Head of Mission to Indonesia Australian Embassy. Beliau menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian melalui putusan yang adil serta informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak kepada masyarakat baik melalui media masaa maupun media sosial.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.  dalam pidato kuncinya menyampaikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)  tahun 2018 menemukan bahwa 95% dari perkara perceraian yang diputus setiap tahunnya di Indonesia, melibatkan anak berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung juga menyayangkan dengan besarnya jumlah anak yang terdampak perceraian tiap tahunnya tersebut, pelaksanaan putusan mengenai pembayaran nafkah anak dan istri masih belum efektif.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung  berinisiatif melakukan dialog dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk perbaikan perlindungan hak dan pelaksanaan putusan perceraian bagi peningkatan hak perempuan dan anak, termasuk dengan bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan badan peradilan di negara lain, yaitu peradilan di Australia dan Malaysia.

Pada hari pertama, dialog ini terbagi menjadi 2 panel yaitu panel pertama mengenai Nafkah Istri dan Anak dalam Perkara Perceraian, Praktek di Indonesia, Malaysia dan Australia sedangkan panel kedua mengenai Peran Hakim dalam Menangani Perkara Perceraian yang Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak (Verstek): Praktek di Australia dan Indonesia. Sedangkan pada hari kedua (Kamis, 28 Juli 2022), hanya terdapat satu panel yang membahas mengenai Pendokumentasian KDRT dalam Kasus Perceraian untuk Menjamin Kepentingan Terbaik Anak dalam Perkara Perceraian: Praktek di Australia dan Indonesia.

Adapun narasumber pada panel pertama yaitu The Hon. Justice Liz Boyle dari FCFCOA, Brett Walker-Roberts dari Child Support Agency Australia, dan Dato Dr. H. Mohd Na’im Bin Mokhtar, Ketua Hakim Syarie/Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah serta Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.M, Ketua Kamar Agama dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H, Ketua Kamar Perdata  . Sedangkan Penanggap pada panel ini yaitu R.M. Dewo Broto Joko P, S.H, LL.M, Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Ratna Susianawati, S.H., M.H, Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Rohika Kurniadi Sari, S.H, M.Si, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Pada panel kedua terdiri dari tiga narasumber yaitu The Hon. Justice Suzy Christie, FC&FCOA, Dr. Purwosusilo, SH., MH., Hakim Agung Kamar Agama dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata. Untuk panel terakhir The Hon. Justice Suzy Christie dari FCFCOA, The Hon. Justice Liz Boyle dari FCFCOA, Dr. Yasardin, SH., M.Hum, Hakim Agung Kamar Agama dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H, Hakim Agung Kamar Perdata. Serta Closing Remarks dari Craig Ewers, Team Leader AIPJ2.

Dalam Dialog Yudisial dua hari ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian belum diatur tersendiri dan perlu mendapatkan payung hukum yang jelas agar memiliki kepastian hukum, sehingga pemerintah melalui Bapennas dan Kementerian/Lembaga terkait harus membuat kebijakan nyata terkait perempuan dan anak pasca perceraian serta perlunya  diskusi lanjut yang melibatkan hakim dari peradilan agama maupun peradilan negeri dengan melibatkan para pengampu terkait seperti KPPA, Kemnkumham, Kemensos, KPAI, Komnas Perempuan dan lembaga terkait lainnya tentang perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

 

 

Tim IT PA Pematang Siantar

 

 

  • 797-s-amrani.jpg
  • 798-s-syarwani.jpg
  • 799-s-asran.jpg
  • 800-s-armiwati.jpg
  • 801-s-edy.jpg
  • 802-p-rohyan.jpg