Pengadilan Agama Pematang Siantar kembali melakukan penandatangan kerjasama atau MoU dengan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar, Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar pada Rabu, 27 Juli 2022. Penandatanganan Kerjasama ini dilaksanakan di Ruang Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar bersama dengan kepala dinas/badan dari 3 instansi tersebut.

 

            Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar mengucapkan terima kasih kepada ketiga kepala dinas yang telah hadir dalam pelaksanaan penandatangan kerjasama ini. Selanjutnya beliau menyampaikan tujuan dari terjalinnya kerjasama ini ialah sebagai percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

 

Adapun bentuk kerjasama yang dijalin dengan Dinas Kesehatan ialah tentang layanan pemeriksaan dan pemberian rekomendasi bagi pemohon dispensasi kawin di Kota Pematang Siantar. Dinas Kesehatan akan memberikan rekomendasi secara tertulis mengenai hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan mental dari dokter spesialis kandungan/kebidanan dan atau psikolog bagi masyarakat yang akan menikah dibawah umur. Selain itu Dinas Kesehatan akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan dibawah umur.

Hal ini juga mendukung penerapan surat dari Badilag nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 mengenai Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dimana dalam surat tersebut menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.2/B/275/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan. Di dalam surat dari Kementerian Kesehatan menjelaskan upaya promotif-preventif untuk menekan angka permohonan dispensasi perkawinan.

 

Sedangkan bentuk kerjasama yang dijalin dengan Badan Kepegawaian Daerah ialah tentang pemberian rekomendasi perceraian PNS di Lingkungan Kota Pematang Siantar. Pada kerjasama ini, PNS yang akan bercerai harus mendapatkan izin atau surat keterangan dari atasan/pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar. Selanjutnya, pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai pemberian sebagian penghasilan dan atau gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dicantumkan dalam setiap amar putusan hakim pada perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.

 

Bentuk kerjasama terakhir ialah dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang pelaksanaan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat mengenai dispensasi kawin di Kota Pematang Siantar. Melalui kerjasama ini akan diadakan kegiatan edukasi berupa penyukuhan kesehatan kepada masyarakat untuk menekan angka perkawinan usia dini dan pendampingan pada proses pengajuan dispensasi kawin.

Ketiga kepala dinas atau badan yang hadir sangat mengapresiasi dari terjalinnya kerjasama ini. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik serta upaya promotif-preventif untuk menekan angka permohonan dispensasi perkawinan.

 

Tim IT PA Pematang Siantar

  • 797-s-amrani.jpg
  • 798-s-syarwani.jpg
  • 799-s-asran.jpg
  • 800-s-armiwati.jpg
  • 801-s-edy.jpg
  • 802-p-rohyan.jpg