gambar virtualSipirok, 27-28 Juli 2022

Ketua PA Padangsidempuan, Dr Ahmad Kholil R, didampingi, Para Hakim dan Muhammad Ansor., SH., (Panitera) serta Iqbal, SHI., (Sekretaris) mengikuti Dialog Yudisial tentang Hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian pada Rabu 27-28 Juli 2022 di hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini merupakan kerja sama Mahkamah Agung dengan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCoA).
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam pidato kuncinya menyampaikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tahun 2018 menemukan bahwa 95% dari perkara perceraian yang diputus setiap tahunnya di Indonesia, melibatkan anak berusia di bawah 18 tahun.
“Putusan perceraian tidak serta-merta mempermudah pemotongan bagian penghasilan mantan suami untuk nafkah mantan istri dan tunjangan pemeliharaan anak. Akibatnya, perempuan dan anak rentan terjebak dalam kemiskinan bahkan rentan menjadi korban kejahatan,” ungkapnya.

WhatsApp Image 2022-07-29 at 09.45.16 Melalui Dialog Yudisial yang dibuat terbuka untuk publik ini, Mahkamah Agung RI mengajak Pemerintah Indonesia, Organisasi Masyarakat Sipil serta akademisi untuk berdiskusi, menyumbangkan pemikiran yang konstruktif dan bermanfaat dalam perbaikan mekanisme eksekusi putusan perceraian untuk perlindungan hak perempuan dan anak yang lebih baik.
Hadir dalam Dialog ini para narasumber yang berkompeten, di antaranya yaitu:
1. Dato Dr. H. Mohd Na’im Bin Mokhtar, Ketua Hakim Syarie/Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah
2. The Hon. Justice Liz Boyle, FC&FCOA & Brett Walker-Roberts, Child Support Agency, Australia
3. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.M, Ketua Kamar Agama MA-RI
4. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H, Ketua Kamar Perdata MA-RI
5. R.M. Dewo Broto Joko P, S.H, LL.M, Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas
6. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas
7. Ratna Susianawati, S.H., M.H, Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
8. Rohika Kurniadi Sari, S.H, M.Si, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
9. The Hon. Justice Suzy Christie, FC&FCOA
10. Dr. Purwosusilo, SH., MH., Hakim Agung Kamar Agama MA-RI
11. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata MA-RI
12. The Hon. Justice Suzy Christie, FC&FCOA
13. Dr. Yasardin, SH., M.Hum, Hakim Agung Kamar Agama MA-RI
14. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H, Hakim Agung Kamar Perdata MA-RI
Diskusi ini juga menyimpulkan bahwa perlu ada diskusi lanjut dan intesnsif yang melibatkan hakim baik dari peradilan agama maupun peradilan negeri dengan melibatkan para pengampu terkait di antaraanya KPPA, Kemnkumham, Kemensos, KPAI, Komnas Perempuan dan lembaga terkait lainnya tentang perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

  • 797-s-amrani.jpg
  • 798-s-syarwani.jpg
  • 799-s-asran.jpg
  • 800-s-armiwati.jpg
  • 801-s-edy.jpg
  • 802-p-rohyan.jpg