Oleh: Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.
Dalam Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah ditegaskan “Yang termasuk dalam Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer”.
