PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA
Oleh : Ahmad Wahyudi Nasution
(Mahasiswa Magister Management Univ. Pembangunan Panca Budi Medan)


I.    Latar Belakang

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Baca Selengkapnya>>>

  • 796-d-manan.jpg
  • 797-s-amrani.jpg
  • 798-s-syarwani.jpg
  • 799-s-asran.jpg
  • 800-s-armiwati.jpg
  • 801-s-edy.jpg
  • 802-p-rohyan.jpg