PTA Medan selaku salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan inovasi tersebut, diharapkan masyarakat terlayani dengan baik dan mendapatkan kemudahan dalam mengajukan perkara banding sehingga terwujud proses perkara dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Website adalah jendela keterbukaan informasi bagi pengadilan. Oleh sebab itu semua konten yang ada di website harus lengkap sesuai dengan yang ditentukan yaitu sebanyak 83 konten. Selain memenuhi kelengkapan konten, juga harus diikuti dengan data yang akurat dan update serta valid.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, di lingkungan Mahkamah Agung RI, terdapat 30 unit kerja yang diusulkan meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2022 dan salah satu di antaranya adalah PTA Medan. Sejauh ini, PTA Medan telah mengikuti tahapan-tahapan pembangunan zona integritas tersebut, antara lain telah mengikuti desk evaluasi di depan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Peniai Nasional (TPN) beberapa waktu yang lalu.

Pada tahun 2022 ini, PTA Medan mendapat jatah CPNS sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Ryani Junisha Ayulin, S.H. dan Rika Armayanti, A.Md.A.B. serta  Renny Suratman, A. Md. Ketiga CPNS ini telah mengikuti Latsar secara online yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI. Dalam kegiatan Latsar tersebut, kepada peserta diwajibkan membuat rancangan aktualisasi dalam bentuk inovasi  yang berguna kepada masyarakat.

Sesuai dengan surat Dirjen Badilag Nomor 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022, bahwa pelaksanaan Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 melalui telusur dokumen dan observasi implementasi serta hal lainnya dinyatakan tidak diperlukan lagi. Disebutkan juga bahwa data/eviden yang telah di unggah oleh satuan kerja pada Aplikasi PMPAPMZI selanjutnya agar dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan implementasi administrasi peradilan ataupun sebagai bahan evaluasi pembangunan Zona Integritas.