Sesuai dengan surat Dirjen Badilag nomor 659/DjA.2/HM.2.3/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengembangan Aplikasi Accsess CCTV Online, diminta kepada PTA seluruh Indonesia agar mengkoordinir PA di wilayah masing-masing supaya menambah dua mata cctv online yaitu di front desk dan ruang tunggu sidang. Selama ini cctv online telah terpasang di dua tempat yaitu di halaman apel dan di PTSP.

Ditjen Badilag MA akan melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 2-3 Maret 2021 yang akan datang secara virtual. Rakor kali ini melibatkan Badilag dan Kamar Agama serta PTA seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan mengikuti Penyusunan/Reviu Kurikulum dan Sylabus Pelatihan Lingkungan Peradilan Agama Pada Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 bertempat  di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera.

Ditjen Badilag MA akan melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 2-3 Maret 2021 yang akan datang secara virtual. Rakor kali ini melibatkan Badilag dan Kamar Agama serta PTA seluruh Indonesia.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.