bukti1

Rantauprapat, 11 Mei 2022.

 

Merujuk surat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pusdiklat Teknis Peradilan Nomor 582/Pdl.3/Dik/S/4/2022 tanggal 13 April 2022, Wakil Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B, Ibu Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan sampai dengan 17 Mei 2022 mendatang.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 80 (delapan puluh) orang peserta dari seluruh Indonesia. Persepsi yang berbeda terhadap eksistensi alat bukti elektronik dapat di diketahui dan dipahami dalam berberapa pertimbangan hakim menunjukan bahwa belum ada pemahaman yang seragam di antara para hakim baik hakim pengadilan tingkat pertama maupun hakim pada pengadilan tingkat banding.

Untitled design 1

Lain halnya dengan perkara perdata, eksistensi alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata tentu terkait dengan peranan para pihak yang mengajukan alat bukti elektronik yang kemudian dicantumkan dalam Daftar Alat Bukti dan Keterangan/uraian isi Alat bukti Elektronik tersebut dalam yang diajukan di persidangan.

Sehingga hakim dengan mudah untuk mempertimbangkan keabsahan keberadaan alat bukti elektronik tersebut baik secara formil maupun keabsahan secara materil, apakah relevan dengan dalil hak atau peristiwa yang didalilkan oleh para pihak, bagaimana kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan terang suatu perkara.

Dalam konteks ini Pengadilan hanya menerima dan mengadili bukti-bukti yang telah dipersiapkan dan diajukan atau dipresentasikan di persidangan oleh para pihak berperkara dalam perkara perdata.

  • 802-p-rohyan.jpg
  • 803-d-parluhutan.jpg
  • 804-s-khairuddin.jpg
  • 805-s-rafiuddin.jpg
  • 806-s-hilman-lubis.jpg